Setelah Kebakaran yang Memecahkan Rekor, Dapatkah Kebijakan Baru di Indonesia Menurunkan Panas Api?

Olen Arief Wijaya, Susan Minnemeyer, Reidinar Juliane, Octavia Payne dan Andres Chamorro

Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang diakibatkan oleh ekspansi lahan pertanian melonjak terutama pada setiap musim kemarau, menyebabkan kabut dan krisis kesehatan masyarakat, termasuk lebih dari 100,000 kematian dini di wilayah Asia Tenggara. Walaupun kebakaran kembali terjadi tahun ini, kebakaran tahun ini tidak seburuk kebakaran tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan kuartal ketiga 2016, peringatan kebakaran di Indonesia hanya seperempat dibandingkan dengan peringatan kebakaran pada 2015 pada periode waktu yang sama. Apa yang terjadi?

Dampak dari Cuaca dan Perubahan Kebijakan

Meskipun kebakaran tetap terjadi, peringatan kebakaran di Indonesia pada tahun 2016 tiga perempat lebih rendah (16,128 peringatan kebakaran hingga 18 September 2016) dibandingkan dengan peringatan kebakaran pada 2015 (61,819 peringatan hingga 18 September 2015). Jumlah peringatan kebakaran di provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun lalu, dimana dua provinsi tersebut mengalami kebakaran terparah tahun lalu. Kebakaran tahun lalu juga mengakibatkan emisi CO₂ dalam jumlah yang besar, mengingat 40 persen kebakaran terjadi di lahan gambut yang kaya akan karbon. Tahun ini, sekitar 28 persen kebakaran terjadi di lahan gambut. Penurunan ini terjadi akibat kondisi cuaca dan perubahan kebijakan yang diimplementasikan setelah musim kebakaran tahun lalu yang memecahkan rekor tertinggi setelah kebakaran tahun 1997/1998.

Tahun lalu, fenomena siklus iklim El Niño menyebabkan musim kemarau yang membuat kebakaran menyebar tak terkendali di berbagai bagian wilayah Indonesia. Kebakaran tersebut umumnya berasal dari api yang digunakan untuk membuka lahan pertanian secara murah, terjadi setiap musim kemarau dan menyebabkan terjadinya kebakaran yang melewati batas kendali. Tahun ini, Indonesia mengalami musim kemarau dengan kondisi yang lebih basah daripada tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh fenomena La Niña, menyebabkan terjadinya musim kemarau basah dan membantu upaya penanggulangan kebakaran. Hujan lebat tahun ini telah membantu memadamkan kebakaran di Riau, dan cukup efektif mencegah penyebaran kabut beracun di wilayah terjadinya kebakaran. Kebijakan pencegahan kebakaran yang muncul baru-baru ini dan langkah penegakan hukum di lapangan juga telah membantu upaya pencegahan kebakaran pada musim kemarau kali ini.

Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengambil beberapa langkah konkret, termasuk memperpanjang moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut serta membentuk Badan Restorasi Gambut untuk melakukan restorasi hidrologis – guna menaikkan permukaan air lahan gambut kembali ke level semula dan membantu mengurangi kondisi lahan gambut kering yang mudah terbakar –  untuk mencegah kebakaran di masa mendatang. Presiden Joko Widodo juga telah memberikan perintah tegas untuk memindahkan jabatan kepala polisi setempat dan TNI yang gagal mencegah kebakaran. Sebagai contoh, saat ini polisi tengah melakukan investigasi hukum terhadap 454 individu dan menahan 85 diantaranya bulan lalu yang terkait kasus kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah juga mempercepat penyelesaian kebijakan Satu Peta untuk mengumpulkan semua data berbasis lahan pada satu portal. Kebijakan ini akan membantu penyelesaian perbedaan yang sering terjadi, terkait izin usaha yang tumpang tindih, sengketa lahan, dan sulitnya melacak para pelaku utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Pihak swasta juga diminta bertanggung jawab atas kebakaran tahun lalu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berhasil memenangkan tuntutan hukum dan memberikan denda terhadap produsen kelapa sawit PT National Sago Prima senilai Rp 1.07 triliun (81.1 juta USD). Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa PT Bumi Mekar, pemasok bubur kertas dan kertas, bersalah dan memutuskan denda senilai Rp 79 miliar (6 juta USD). KLHK juga telah memberikan sanksi terhadap 30 perusahaan, yaitu dengan mencabut sementara izin perusahaan yang dinyatakan bersalah, serta menuntut 10 perusahaan lain yang bertanggung jawab terhadap berbagai kasus kebakaran hutan. Tidak seperti upaya sebelumnya yang gagal membuat perusahaan dan individu bertanggung jawab, langkah-langkah yang diambil tahun ini mengirim pertanda bahwa perusahaan sebaiknya membenahi diri dalam hal penanggulangan kebakaran di dalam wilayah konsesi mereka. Sebagai tanggapan, beberapa perusahaan telah berupaya untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran di wilayah konsesi mereka. PT Asia Pulp and Paper (APP), perusahaan bubur kertas dan kertas, yang menghadapi tindakan penegakan hukum di bawah UU Kabut Asap Lintas Batas Singapura dan pengadilan di Indonesia akibat kebakaran di wilayah konsesinya tahun lalu, telah berinvestasi dalam hal pencegahan kebakaran senilai 20 juta USD dan meluncurkan ruang komando pencegahan dan penanganan kebakaran konsesi lahan pada awal tahun ini. Langkah-langkah pencegahan ini berdampak pada menurunnya tingkat kebakaran pada konsesi APP tahun ini. Perusahaan-perusahaan lain, seperti APRIL, Asian Agri, Musim Mas, dan Wilmar telah bergabung dengan kelompok masyarakat sipil dan kelompok masyarakat di inisiatif Free Fire Alliance, guna mengedukasi mengenai dampak negatif kebakaran, mempekerjakan unit pemadam kebakaran setempat, dan berinvestasi pada program “desa tanpa kebakaran” yang memberikan penghargaan terhadap penduduk desa yang menjaga wilayahnya dari kebakaran. Bahkan Majelis Ulama Indonesia telah mengambil langkah dengan mengumumkan fatwa yang menetapkan bahwa membakar hutan secara sengaja hukumnya adalah haram. Menteri KLHK, Siti Nurbaya, berharap bahwa fatwa ini dapat mengirim pesan yang lebih kuat dibandingkan dengan pesan dari institusi lainnya, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia.

Tidak Ada Waktu untuk Berpuas Diri

Musim kebakaran tahun lalu telah memberikan pelajaran penting bagi pemerintah dalam melakukan upaya penanggulangan kebakaran. Sayangnya, strategi penanggulangan kebakaran saat ini masih bersifat jangka pendek dan mahal. Data dari Global Forest Watch Fires menunjukkan bahwa walaupun jumlah peringatan kebakaran tahun ini lebih sedikit daripada tahun lalu, risiko kebakaran terus meningkat.

Lihat di peta interaktif.

Pembukaan lahan dengan menebang dan membakar merupakan cara yang paling murah dan populer untuk mempersiapkan lahan pertanian, tetapi seringkali menyebabkan kebakaran besar. Jika Indonesia ingin menghentikan masalah kebakaran secara permanen, pemerintah harus berinvestasi pada solusi jangka panjang yang menyediakan alternatif cara pembukaan lahan yang murah dan berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup:

• Berkolaborasi dengan masyarakat setempat: Fire-Free Alliance, yang terdiri dari perusahaan, LSM, dan masyarakat setempat sedang menjajaki penggunaan imbalan untuk tidak membakar, mendekati pimpinan desa, menyediakan materi edukasi, dan mengadakan pelatihan untuk menghentikan kebakaran. Lebih banyak pemangku kepentingan dapat bergabung dengan aliansi tersebut dan membawa upaya ini ke seluruh Indonesia.
• Menyediakan alternatif pembukaan lahan: Akses rendah biaya terhadap peralatan pembukaan lahan mekanik dapat menjauhkan petani dari metode tebang dan bakar. Masyarakat juga dapat menstabilkan level air untuk membuat tanah cukup kering untuk kelapa sawit, tetapi cukup lembab untuk mencegah kebakaran, serta menggunakan pupuk untuk meningkatkan hasil panen dan mencegah pembukaan lahan lebih lanjut.
• Memperkuat penegakan hukum: Meskipun Indonesia memiliki peraturan dan kebijakan anti-kebakaran, korupsi dan kurangnya penegakan hukum telah menghambat kemajuan. Menggunakan teknologi inovatif dalam penyelidikan, mengklarifikasi kriteria penuntutan, dan menggunakan kesaksian saksi ahli, dapat membantu proses penyelidikan polisi, jaksa, dan hakim dalam menghukum pelaku kebakaran secara lebih konsisten.
• Memantau risiko dan peringatan kebakaran sebagai upaya pencegahan: Pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan pemadam kebakaran dapat menggunakan Global Forest Watch Fires untuk memantau risiko kebakaran dan menerima peringatan akan di mana kebakaran terjadi menggunakan data dan informasi yang aktual. Langkah ini dapat membantu masyarakat mencegah kebakaran dan mengambil tindakan sebelum kebakaran menjadi tak terkendali.

Pencegahan kebakaran lebih murah dan efektif daripada upaya pemadaman kebakaran. Langkah-langkah yang diambil setelah musim kebakaran tahun lalu dan kondisi cuaca yang menguntungkan menempatkan di Indonesia pada titik awal yang baik, tetapi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat perlu bekerja bersama secara konsisten dan berkelanjutan guna menciptakan perubahan yang lebih permanen.